Penulis :           Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd Editor  :           Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I. ISBN : Akan di tambahkan ISBN diterima Link Pembelian: Akan di tambahkan setelah ISBN diterima Peradaban manusia dalam bertingkahlaku berkembang sangat komprehensif dan dinamis, sehingga hadirnya buku ajar ini dapat menjadi bekal perkembangan dalam tingkat pola kehidupan akulturasi di masa modern saat ini. Beranjak dari hal tersebut terus mendorong penulis untuk melakukan kajian yang berkesinambungan, sehingga penulis mampu menyajikan karya yang sistematis kepada mahasiswa dan pembaca lainnya mengenai AKHLAK. Naskah Buku AKHLAK ini berisikan uraian komprehensif mengenai suatu sifat seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Buku ini secara komprehensif membahas terkait makna akhlak, hubungan akhlak dengan Iman, akhlak sebagai asas kebahagian hidup individu dan masyarakat, akhlak sebagai sikap lahir bathin terhadap Khaliq, manusia, dan lingkungan. Harapan penulis melalui Buku ini dapat berkontribusi bagi pembaca khususnya penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis : Muhammad Syarifuddin, M. Pd Editor : Tim Dinas Pariwisa Kalsel Tim LPPM ULMAkhmad Jayadi   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Industri pariwisata merupakan kontributor signifikan terhadap perekonomian nasional dengan harapan terus berkembang menjadi industri unggulan. Kontribusinya meliputi pendapatan devisa negara, pendapatan daerah, dan penghasilan bagi masyarakat. Undang-Undang Kepariwisataan menegaskan pentingnya pariwisata dalam aspek sosial-politik, budaya, regional, dan lingkungan. Agenda pembangunan nasional memprioritaskan memperkuat ketahanan ekonomi, termasuk melalui inovasi dan digitalisasi dalam sektor pariwisata. Di tingkat provinsi, Kalimantan Selatan mengejar transformasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata sebagai sektor utama, meskipun masih menghadapi tantangan pengembangan dan pemasaran yang terpadu. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap industri pariwisata, namun dengan langkah-langkah yang tepat, industri ini dapat pulih dan berkembang ke arah yang lebih baik.  

Penulis: Hasanatul Munawarah Mahmud Yusuf Editor: Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I. Buku ini disusun untuk membantu para pihak baik akademisi maupun praktisi dibidang hukum khususnya untuk memahami Cyber Security menurut hukum positif di Indonesia dan juga Cyber Security menurut hukum ekonomi syariah. Buku ini berbicara mengenai kumpulan alat keamanan, kebijakan, konsep, tindakan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan, dan alat dalam pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan jaringan dan aset organisasi dan pengguna. Organisasi mengamankan jaringan dan aset pengguna termasuk perangkat komputerisasi yang terhubung, personel, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi, dan semua informasi yang dikirimkan dan/atau disimpan di dunia maya.

Penulis: Abdul Wahab, S.E.I., M.SI Editor: Hj. Tri Hidayati, M.H. ISBN: Masih Dalam Proses Buku dapat di peroleh di link Shopee dan Tokopedia kami yang akan tersedia saat buku ini sudah mendapatkan ISBN. Buku Etika Bisnis Islam ini di susun sebagai bahan perkuliahan tentang berbagai aspek Etika Bisnis Islam, yang mana diharapkan nantinya buku ini dapat membantu persepsi dan penalaran mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif terhadap etika dalam binsi dari sudut pandang Islam. Di buku ini akan dibahas mengenai Etika Dalam Bisnis, Model dan Faktor Beretika dalam Bisnis, Prinsip dan Lingkungan Etika Lingkungan Bisnis, Syirkah dan Akad-Akad dalam Bisnis Islam, Konsep Kewirausahan Islami, dan masih banyak lagi topik lainnya yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam.

Penulis : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I Editor : Hj. Tri Hidayati, M.H Buku ini membahas lebih dalam lagi megenai Fikih Muamalat, disusun sebagai salah satu pengayaan bahan perkuliahan yang dapat membantu mahasiswa mendapatkan informasi tentang berbagai aspek yang terkait dengan bidang Ilmu Muamalah. Dengan demikian, diharapkan hadirnya buku ini dapat membantu persepsi, dan penalaran mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif terhadap permasalahan muamalat. Buku ini bukan hanya dibaca dan dipelajari oleh para mahasiswa, buku ini juga untuk diketahui oleh khalayak Umum, khususnya Umat Islam agar dapat mengetahui dan mengenal Hukum- hukum Fikih Muamalat dan dapat dipraktekkan pada kesehariannya. Penulis berupaya menyajikannya secara sederhana, praktis, dan sistematis agar mudah dipelajari.

Penulis : Miftah Sya’bana, S.E.I., M.H. Dr. Mahmud Yusuf, M.S.I. Rahmatul Huda, S.E.I., M.H Editor : Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak syuf'ah, terutama dalam konteks aktivitas ekonomi di Indonesia. Dalam tulisan ini, kami membahas pandangan dalam teori hak syuf'ah, aktivitas ekonomi, serta hukum ekonomi syariah di Indonesia terkait hak syuf'ah. Pada bab III, kami membahas penerapan hak syuf'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dalam hukum positif seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi). Kami juga membahas qanun Aceh No.10 tahun 2003 tentang lembaga adat. Terakhir, pada bab IV, kami menyajikan tinjauan hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum positif terkait penerapan hak syuf'ah pada aktivitas ekonomi di Indonesia.

Penulis : Nahdhah. S.H.I., M.H Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H ISBN : 978-623-97268-7-4 Buku ini merupakan buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat secara umum yang ingin mempelajari mengenai hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Pembahasan disusun secara urut dimulai dari pemahaman mendasar dari hukum dagang, hingga penjelasan secara rinci dalam pembagian dan jenis-jenisnya. Mengingat hukum dagang merupakan pembahasan yang sangat luas yang meliputi berbagai macam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perdagangan dan bisnis maka sangat mungkin ke depan akan terdapat perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan.

Penulis :
Dr. Ifrani. S.H., M.H.

Editor :
Lena Hanifah. S.H., LLM, P.h.D ISBN: Masih Proses *Buku akan tersedia di Tokopedia dan Shopee setelah buku ini mendapatkan ISBN. Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Pencegahan Pemanasan Global Akibat Deforestasi sebagai bentuk Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi danpenyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam.
Kehadiran buku ini diharapkan mampu menambah literasi keilmuan hukum dikalangan akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, maupun lapisan masyarakat. Semoga kedepannya penulis dapat kembali memberikan terobosan baru atau dapat melakukan penemuan baru khususnya bidang hukum karena pada dasarnya hukum bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Penulis : Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H. MUHAMMAD TOPAN, S.H.,M.H. Editor : Dr. YATI NURHAYATI, S.H., M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi buku ini yang berjudul ‘Kebijakan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Pembukaan Kawasan Konservasi Oleh Korporasi’ ini semoga menjadi manfaat bagi pembaca terutama mahasiswa hukum yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana Perlindungan terhadap satwa liar dalam hal pembukaan kawasan konservasi oleh korporasi.  

Penulis : Dr. yati Nurhayati., S.H., M.H.
Dr. Hj. Mardiana, S.Sos., Mi.Kom.
Dr. H. Mohammad Zainu, S.E., MM.
Dr. Decky C. Kanantolihu, S.Sos., Mi.Kom.
Zakky Zamrudi, S.AB., M.AB.
Indah Nurul Qariati, SKM., M.Kes.
Yuli Yanti S.Pd
Editor : Dr. Ifrani., S.H., M.H.
  ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Buku dengan judul "Kebijakan strategis Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap jaminan Kesehatan Nasional" merupakan buku yang bertujuan untuk membantu mengedukasi masyarakat tentang program ini demi terselenggaranya program kesehatan yang tercapai, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan sebagai upaya meningkatkan derajat masyarakat setingging-tingginya.

Penulis : Saparyanto, S.H., M.H. Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: Masih Proses *Buku akan tersedia di Tokopedia dan Shopee setelah buku ini mendapatkan ISBN.   Penulisan buku ini menyoroti Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 10 Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasai Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang mensyaratkan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri hanya berdasarkan Jabatan dan Kepangkatan saja tanpa mempertimbangkan gelar kesarjanaan seperti halnya dalam persidangan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga penulis beranggapan ini merupakan kekaburan hukum.

Penulis : Giovani, S.H., M.H. Fendi Nughroho, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi   Buku ini ditulis dengan harapan menambah Khazanah Ilmu Pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana secara penerapannya dalam hukun nasional yang digunakan pada Negara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 butir D “ Petunjuk” Sebagai Alat Bukti yang sah dalam penerapan Hukum Acara Pidana, yang merupakan syarat ketentuan wajib dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan hal yang tersirat pada pasal sebelumnya Pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Namun seiring dengan perkembangan zaman berkembang juga bentuk –bentuk kejahatan yang pengaturan masih diatur dalam KUHPidana maupun pada kodifikasi undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Misalnya Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang- Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik, juga masih banyak undang-undang lainnya yang harus menuntut hakim untuk bisa memecahkan setiap kasus-kasus yang rumit pembuktiannya dan mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selain itu seyogyanya Penyidik maupun Penuntut umum sudah dapat memperkirakan langkah pembuktiannya yang dapat membuat pola pembuktian yang mengarah pada Alat bukti Petunjuk yang nantinya dapat dijadikan Alat bukti Petunjuk bagi Hakim.

Penulis · Amir Giri Muryawan, S.H., M.H. Editor · Dr. Yati Nurhayati, SH., MH. ISBN: 978-623-94287-8-5   Praperadilan seringkali menjadi tumpuan pencari keadilan untuk menyelesaian permasalahan yang menimpa dalam ranah penyidikan atas upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Praperadilan diandaikan sebagai obat antibiotik yang dapat mematikan kuman-kuman penyakit dengan seketika. Namun anggapan demikian tidak selamanya benar, karena sejatinya praperadilan di desain untuk hal sederhana yakni untuk mengontrol secara admintratif sah tidaknya upaya paksa penegak hukum. Persoalan muncul, bagaimana konsekwensi hukum apabila hakim praperadilan masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara? Kemudian apakah putusan hakim praperadilan yang menilai materi pokok perkara termasuk  “putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental?