Coming Soon
AKHLAK
By admin | | 0 Comments |
Penulis :           Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd Editor  :           Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I. ISBN : Akan di tambahkan ISBN diterima Link Pembelian: Akan di tambahkan setelah ISBN diterima Peradaban manusia dalam bertingkahlaku berkembang sangat komprehensif dan dinamis, sehingga hadirnya buku ajar ini dapat menjadi bekal perkembangan dalam tingkat pola kehidupan akulturasi di masa modern saat ini. Beranjak dari hal tersebut terus mendorong penulis untuk melakukan kajian yang berkesinambungan, sehingga penulis mampu menyajikan karya yang sistematis kepada mahasiswa dan pembaca lainnya mengenai AKHLAK. Naskah Buku AKHLAK ini berisikan uraian komprehensif mengenai suatu sifat seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Buku ini secara komprehensif membahas terkait makna akhlak, hubungan akhlak dengan Iman, akhlak sebagai asas kebahagian hidup individu dan masyarakat, akhlak sebagai sikap lahir bathin terhadap Khaliq, manusia, dan lingkungan. Harapan penulis melalui Buku ini dapat berkontribusi bagi pembaca khususnya penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
ANALISIS PASAR PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Muhammad Syarifuddin, M. Pd Editor : Tim Dinas Pariwisa Kalsel Tim LPPM ULMAkhmad Jayadi   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Industri pariwisata merupakan kontributor signifikan terhadap perekonomian nasional dengan harapan terus berkembang menjadi industri unggulan. Kontribusinya meliputi pendapatan devisa negara, pendapatan daerah, dan penghasilan bagi masyarakat. Undang-Undang Kepariwisataan menegaskan pentingnya pariwisata dalam aspek sosial-politik, budaya, regional, dan lingkungan. Agenda pembangunan nasional memprioritaskan memperkuat ketahanan ekonomi, termasuk melalui inovasi dan digitalisasi dalam sektor pariwisata. Di tingkat provinsi, Kalimantan Selatan mengejar transformasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata sebagai sektor utama, meskipun masih menghadapi tantangan pengembangan dan pemasaran yang terpadu. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap industri pariwisata, namun dengan langkah-langkah yang tepat, industri ini dapat pulih dan berkembang ke arah yang lebih baik.  
Buku Ajar Etika Bisnis Islam
By admin | | 0 Comments |
Penulis: Abdul Wahab, S.E.I., M.SI Editor: Hj. Tri Hidayati, M.H. ISBN: Masih Dalam Proses Buku dapat di peroleh di link Shopee dan Tokopedia kami yang akan tersedia saat buku ini sudah mendapatkan ISBN. Buku Etika Bisnis Islam ini di susun sebagai bahan perkuliahan tentang berbagai aspek Etika Bisnis Islam, yang mana diharapkan nantinya buku ini dapat membantu persepsi dan penalaran mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif terhadap etika dalam binsi dari sudut pandang Islam. Di buku ini akan dibahas mengenai Etika Dalam Bisnis, Model dan Faktor Beretika dalam Bisnis, Prinsip dan Lingkungan Etika Lingkungan Bisnis, Syirkah dan Akad-Akad dalam Bisnis Islam, Konsep Kewirausahan Islami, dan masih banyak lagi topik lainnya yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam.
Fikih Muamalat: Berdasarkan Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019: 1
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I Editor : Hj. Tri Hidayati, M.H Buku ini membahas lebih dalam lagi megenai Fikih Muamalat, disusun sebagai salah satu pengayaan bahan perkuliahan yang dapat membantu mahasiswa mendapatkan informasi tentang berbagai aspek yang terkait dengan bidang Ilmu Muamalah. Dengan demikian, diharapkan hadirnya buku ini dapat membantu persepsi, dan penalaran mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif terhadap permasalahan muamalat. Buku ini bukan hanya dibaca dan dipelajari oleh para mahasiswa, buku ini juga untuk diketahui oleh khalayak Umum, khususnya Umat Islam agar dapat mengetahui dan mengenal Hukum- hukum Fikih Muamalat dan dapat dipraktekkan pada kesehariannya. Penulis berupaya menyajikannya secara sederhana, praktis, dan sistematis agar mudah dipelajari.
Hak Syuf’ah
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Miftah Sya’bana, S.E.I., M.H. Dr. Mahmud Yusuf, M.S.I. Rahmatul Huda, S.E.I., M.H Editor : Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak syuf'ah, terutama dalam konteks aktivitas ekonomi di Indonesia. Dalam tulisan ini, kami membahas pandangan dalam teori hak syuf'ah, aktivitas ekonomi, serta hukum ekonomi syariah di Indonesia terkait hak syuf'ah. Pada bab III, kami membahas penerapan hak syuf'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dalam hukum positif seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi). Kami juga membahas qanun Aceh No.10 tahun 2003 tentang lembaga adat. Terakhir, pada bab IV, kami menyajikan tinjauan hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum positif terkait penerapan hak syuf'ah pada aktivitas ekonomi di Indonesia.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PENGELOLAAN HUTAN
By admin | | 0 Comments |
Penulis :
Dr. Ifrani. S.H., M.H.


Editor :

Lena Hanifah. S.H., LLM, P.h.D
ISBN: Masih Proses *Buku akan tersedia di Tokopedia dan Shopee setelah buku ini mendapatkan ISBN. Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Pencegahan Pemanasan Global Akibat Deforestasi sebagai bentuk Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi danpenyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam.
Kehadiran buku ini diharapkan mampu menambah literasi keilmuan hukum dikalangan akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, maupun lapisan masyarakat. Semoga kedepannya penulis dapat kembali memberikan terobosan baru atau dapat melakukan penemuan baru khususnya bidang hukum karena pada dasarnya hukum bergerak mengikuti perkembangan zaman.
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM PEMBUKAAN KAWASAN KONSERVASI OLEH KORPORASI
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H. MUHAMMAD TOPAN, S.H.,M.H. Editor : Dr. YATI NURHAYATI, S.H., M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi buku ini yang berjudul ‘Kebijakan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Pembukaan Kawasan Konservasi Oleh Korporasi’ ini semoga menjadi manfaat bagi pembaca terutama mahasiswa hukum yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana Perlindungan terhadap satwa liar dalam hal pembukaan kawasan konservasi oleh korporasi.  
KEDUDUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI (KKEP) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI (KKEP) PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Saparyanto, S.H., M.H. Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: Masih Proses *Buku akan tersedia di Tokopedia dan Shopee setelah buku ini mendapatkan ISBN.   Penulisan buku ini menyoroti Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 10 Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasai Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang mensyaratkan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri hanya berdasarkan Jabatan dan Kepangkatan saja tanpa mempertimbangkan gelar kesarjanaan seperti halnya dalam persidangan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga penulis beranggapan ini merupakan kekaburan hukum.
Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Sistem Peradilan Indonesia
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Giovani, S.H., M.H. Fendi Nughroho, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi   Buku ini ditulis dengan harapan menambah Khazanah Ilmu Pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana secara penerapannya dalam hukun nasional yang digunakan pada Negara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 butir D “ Petunjuk” Sebagai Alat Bukti yang sah dalam penerapan Hukum Acara Pidana, yang merupakan syarat ketentuan wajib dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan hal yang tersirat pada pasal sebelumnya Pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Namun seiring dengan perkembangan zaman berkembang juga bentuk –bentuk kejahatan yang pengaturan masih diatur dalam KUHPidana maupun pada kodifikasi undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Misalnya Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang- Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik, juga masih banyak undang-undang lainnya yang harus menuntut hakim untuk bisa memecahkan setiap kasus-kasus yang rumit pembuktiannya dan mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selain itu seyogyanya Penyidik maupun Penuntut umum sudah dapat memperkirakan langkah pembuktiannya yang dapat membuat pola pembuktian yang mengarah pada Alat bukti Petunjuk yang nantinya dapat dijadikan Alat bukti Petunjuk bagi Hakim.
KISAH NABI IBRAHIM DALAM ALQURAN (PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM)
By admin | | 0 Comments |
Penulis : SARI KUMALA, S.Pd.I., M.Pd. Editor : TUTUS RANI ARIFA.M.Pd.     ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Buku ini membahas tentang pendidikan Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrâhîm 'Alaihissalâm dalam al-Qur'an. Pendidikan Islam merupakan usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa untuk membimbing pertumbuhan anak didik melalui ajaran Islam menuju titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Kisah Nabi Ibrâhîm mengandung beberapa ibrah, seperti kesabaran, cinta, ikhlas, dan ketaatan kepada Allah. Aspek pendidikan Islam yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrâhîm meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, materi, metode dakwah, dan lingkungan dakwah. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga juga ditekankan, di mana pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi yang mengikuti ajaran Allah. Hal ini mencakup bimbingan fisik dan spiritual menuju terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan kriteria Islam. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mewujudkan individu atau keluarga yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, bertindak, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Islam.
MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN SELATAN
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Diana Rahmawati, S.H., M.H. Arief Budiman, SE, MMktg, PhD Muhammad Topan S.H., M.H. Editor : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dalam buku ini, akan membahas model manajemen pengelolaan kawasan hutan adat dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Dalam konteks UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengakuan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat masih menjadi permasalahan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui, implementasinya masih terkendala. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah terkait perlindungan masyarakat adat, namun pengakuan hutan adat masih menemui hambatan regulasi dan kondisi lapangan. Untuk memberdayakan masyarakat hukum adat, kebijakan perhutanan sosial seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan telah dilaksanakan. Paradigma baru dalam pengelolaan hutan adat menekankan partisipasi masyarakat dan pembangunan kehutanan bersama. Penting untuk mempertimbangkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan hutan adat, serta melakukan pemberdayaan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada.
MODEL PERLINDUNGAN: Hutan dan Masyarakat Adat Dayak Kotabaru Berbasis Kearifan Lokal
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Mahyuni, S.H., M.Hum. Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H. Editor : Muhammad Topan, S.H., M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Masyarakat adat melindungi, mengelola, dan memanfaatkan hutan mereka dengan berbagai cara. Misalnya, beberapa masyarakat adat menebang dan menjual kayu yang mereka peroleh sebagai sumber mata pencaharian. Eksplorasi berbagai opsi dalam mengintegrasikan hutan adat ke dalam hukum positif melalui KUHP (undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melakukan penilaian terhadap berbagai opsi produksi dan perdagangan kayu yang berasal dari hutan adat secara legal dan berkelanjutan. Kesenjangan antara penebangan kayu dan penjualan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat saat ini, dengan peraturan yang ada tentang pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; (1) Menganalisis model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan; (2) Menemukan kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tahapan Metode penelitian yang digunakan pada pertama adalah metode penelitian empiris yang mengkaji model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan. kedua menemukan konsep kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan menggunakan metode penelitian socio-legal research.  
NOTOIRE FEITEN NOTORIOUS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Fendi Nugroho, S.H., M.H. Hendri Yanova, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini mengenai hal-hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, yang apabila kita telaah dia adalah pelengkap dari ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Konstruksi atau bangunan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah bersifat limitatif, yakni menjelaskan dengan tegas mengenai apa saja alat bukti, sedangkan Pasal 184 ayat (2) KUHAP mempunyai fungsi untuk melengkapi hal apa saja yang mungkin perlu didukung untuk menebalkan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Namun seiring dengan perkembangan zaman ketentuan hal yang secara umum dapat saja mengalami perubahan, seperti contoh adalah ketentuan mengenai surat, sewaktu atau dalam era berlakunya KUHAP, tahun 1980an ketentuan surat sudah pasti adalah sesuatu yang dituliskan diatas kertas (surat konvensional) sedangkan pada saat ini ketentuan mengenai surat sudah mengalami pergeseran yakni ada yang dikenal sebagai surat elektronik atau surat yang telah mengalami digitalisasi. Menyikapi hal tersebut maka menarik untuk dikaji ketentuan-ketentuan tentang notoire feiten notorious tersebut.
1 2 3