Hukum
BANK DIGITAL SYARIAH: Analisis Cyber Security Menurut Hukum Positif Di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah
By admin | | 0 Comments |
Penulis: Hasanatul Munawarah Mahmud Yusuf Editor: Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I. Buku ini disusun untuk membantu para pihak baik akademisi maupun praktisi dibidang hukum khususnya untuk memahami Cyber Security menurut hukum positif di Indonesia dan juga Cyber Security menurut hukum ekonomi syariah. Buku ini berbicara mengenai kumpulan alat keamanan, kebijakan, konsep, tindakan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan, dan alat dalam pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan jaringan dan aset organisasi dan pengguna. Organisasi mengamankan jaringan dan aset pengguna termasuk perangkat komputerisasi yang terhubung, personel, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem telekomunikasi, dan semua informasi yang dikirimkan dan/atau disimpan di dunia maya.
Buku Ajar Etika Bisnis Islam
By admin | | 0 Comments |
Penulis: Abdul Wahab, S.E.I., M.SI Editor: Hj. Tri Hidayati, M.H. ISBN: Masih Dalam Proses Buku dapat di peroleh di link Shopee dan Tokopedia kami yang akan tersedia saat buku ini sudah mendapatkan ISBN. Buku Etika Bisnis Islam ini di susun sebagai bahan perkuliahan tentang berbagai aspek Etika Bisnis Islam, yang mana diharapkan nantinya buku ini dapat membantu persepsi dan penalaran mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas dan komprehensif terhadap etika dalam binsi dari sudut pandang Islam. Di buku ini akan dibahas mengenai Etika Dalam Bisnis, Model dan Faktor Beretika dalam Bisnis, Prinsip dan Lingkungan Etika Lingkungan Bisnis, Syirkah dan Akad-Akad dalam Bisnis Islam, Konsep Kewirausahan Islami, dan masih banyak lagi topik lainnya yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam.
Hak Syuf’ah
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Miftah Sya’bana, S.E.I., M.H. Dr. Mahmud Yusuf, M.S.I. Rahmatul Huda, S.E.I., M.H Editor : Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak syuf'ah, terutama dalam konteks aktivitas ekonomi di Indonesia. Dalam tulisan ini, kami membahas pandangan dalam teori hak syuf'ah, aktivitas ekonomi, serta hukum ekonomi syariah di Indonesia terkait hak syuf'ah. Pada bab III, kami membahas penerapan hak syuf'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dalam hukum positif seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi). Kami juga membahas qanun Aceh No.10 tahun 2003 tentang lembaga adat. Terakhir, pada bab IV, kami menyajikan tinjauan hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum positif terkait penerapan hak syuf'ah pada aktivitas ekonomi di Indonesia.
HUKUM DAGANG
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Nahdhah. S.H.I., M.H Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H ISBN : 978-623-97268-7-4 Buku ini merupakan buku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat secara umum yang ingin mempelajari mengenai hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Pembahasan disusun secara urut dimulai dari pemahaman mendasar dari hukum dagang, hingga penjelasan secara rinci dalam pembagian dan jenis-jenisnya. Mengingat hukum dagang merupakan pembahasan yang sangat luas yang meliputi berbagai macam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perdagangan dan bisnis maka sangat mungkin ke depan akan terdapat perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERIZINAN PENGELOLAAN HUTAN
By admin | | 0 Comments |
Penulis :
Dr. Ifrani. S.H., M.H.


Editor :

Lena Hanifah. S.H., LLM, P.h.D
ISBN: Masih Proses *Buku akan tersedia di Tokopedia dan Shopee setelah buku ini mendapatkan ISBN. Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Pencegahan Pemanasan Global Akibat Deforestasi sebagai bentuk Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi danpenyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam.
Kehadiran buku ini diharapkan mampu menambah literasi keilmuan hukum dikalangan akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, maupun lapisan masyarakat. Semoga kedepannya penulis dapat kembali memberikan terobosan baru atau dapat melakukan penemuan baru khususnya bidang hukum karena pada dasarnya hukum bergerak mengikuti perkembangan zaman.
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM PEMBUKAAN KAWASAN KONSERVASI OLEH KORPORASI
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Prof. Dr. IFRANI, S.H., M.H. MUHAMMAD TOPAN, S.H.,M.H. Editor : Dr. YATI NURHAYATI, S.H., M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi buku ini yang berjudul ‘Kebijakan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Pembukaan Kawasan Konservasi Oleh Korporasi’ ini semoga menjadi manfaat bagi pembaca terutama mahasiswa hukum yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana Perlindungan terhadap satwa liar dalam hal pembukaan kawasan konservasi oleh korporasi.  
KEDUDUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI (KKEP) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI (KKEP) PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Saparyanto, S.H., M.H. Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: Masih Proses *Buku akan tersedia di Tokopedia dan Shopee setelah buku ini mendapatkan ISBN.   Penulisan buku ini menyoroti Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 10 Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasai Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang mensyaratkan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri hanya berdasarkan Jabatan dan Kepangkatan saja tanpa mempertimbangkan gelar kesarjanaan seperti halnya dalam persidangan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga penulis beranggapan ini merupakan kekaburan hukum.
KEPASTIAN HUKUM ACARA PRAPERADILAN DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA UNTUK MENILAI ALAT BUKTI
By admin | | 0 Comments |
Penulis · Amir Giri Muryawan, S.H., M.H. Editor · Dr. Yati Nurhayati, SH., MH. ISBN: 978-623-94287-8-5   Praperadilan seringkali menjadi tumpuan pencari keadilan untuk menyelesaian permasalahan yang menimpa dalam ranah penyidikan atas upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Praperadilan diandaikan sebagai obat antibiotik yang dapat mematikan kuman-kuman penyakit dengan seketika. Namun anggapan demikian tidak selamanya benar, karena sejatinya praperadilan di desain untuk hal sederhana yakni untuk mengontrol secara admintratif sah tidaknya upaya paksa penegak hukum. Persoalan muncul, bagaimana konsekwensi hukum apabila hakim praperadilan masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara? Kemudian apakah putusan hakim praperadilan yang menilai materi pokok perkara termasuk  “putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental?
MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN SELATAN
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Diana Rahmawati, S.H., M.H. Arief Budiman, SE, MMktg, PhD Muhammad Topan S.H., M.H. Editor : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dalam buku ini, akan membahas model manajemen pengelolaan kawasan hutan adat dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Dalam konteks UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengakuan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat masih menjadi permasalahan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui, implementasinya masih terkendala. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah terkait perlindungan masyarakat adat, namun pengakuan hutan adat masih menemui hambatan regulasi dan kondisi lapangan. Untuk memberdayakan masyarakat hukum adat, kebijakan perhutanan sosial seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan telah dilaksanakan. Paradigma baru dalam pengelolaan hutan adat menekankan partisipasi masyarakat dan pembangunan kehutanan bersama. Penting untuk mempertimbangkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan hutan adat, serta melakukan pemberdayaan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada.
MODEL PERLINDUNGAN: Hutan dan Masyarakat Adat Dayak Kotabaru Berbasis Kearifan Lokal
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Mahyuni, S.H., M.Hum. Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H. Editor : Muhammad Topan, S.H., M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Masyarakat adat melindungi, mengelola, dan memanfaatkan hutan mereka dengan berbagai cara. Misalnya, beberapa masyarakat adat menebang dan menjual kayu yang mereka peroleh sebagai sumber mata pencaharian. Eksplorasi berbagai opsi dalam mengintegrasikan hutan adat ke dalam hukum positif melalui KUHP (undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melakukan penilaian terhadap berbagai opsi produksi dan perdagangan kayu yang berasal dari hutan adat secara legal dan berkelanjutan. Kesenjangan antara penebangan kayu dan penjualan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat saat ini, dengan peraturan yang ada tentang pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; (1) Menganalisis model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan; (2) Menemukan kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tahapan Metode penelitian yang digunakan pada pertama adalah metode penelitian empiris yang mengkaji model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan. kedua menemukan konsep kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan menggunakan metode penelitian socio-legal research.  
NOTOIRE FEITEN NOTORIOUS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Fendi Nugroho, S.H., M.H. Hendri Yanova, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini mengenai hal-hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, yang apabila kita telaah dia adalah pelengkap dari ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Konstruksi atau bangunan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah bersifat limitatif, yakni menjelaskan dengan tegas mengenai apa saja alat bukti, sedangkan Pasal 184 ayat (2) KUHAP mempunyai fungsi untuk melengkapi hal apa saja yang mungkin perlu didukung untuk menebalkan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Namun seiring dengan perkembangan zaman ketentuan hal yang secara umum dapat saja mengalami perubahan, seperti contoh adalah ketentuan mengenai surat, sewaktu atau dalam era berlakunya KUHAP, tahun 1980an ketentuan surat sudah pasti adalah sesuatu yang dituliskan diatas kertas (surat konvensional) sedangkan pada saat ini ketentuan mengenai surat sudah mengalami pergeseran yakni ada yang dikenal sebagai surat elektronik atau surat yang telah mengalami digitalisasi. Menyikapi hal tersebut maka menarik untuk dikaji ketentuan-ketentuan tentang notoire feiten notorious tersebut.