Penulis : Giovani, S.H., M.H. Fendi Nughroho, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi   Buku ini ditulis dengan harapan menambah Khazanah Ilmu Pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana secara penerapannya dalam hukun nasional yang digunakan pada Negara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 butir D “ Petunjuk” Sebagai Alat Bukti yang sah dalam penerapan Hukum Acara Pidana, yang merupakan syarat ketentuan wajib dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan hal yang tersirat pada pasal sebelumnya Pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Namun seiring dengan perkembangan zaman berkembang juga bentuk –bentuk kejahatan yang pengaturan masih diatur dalam KUHPidana maupun pada kodifikasi undang-undang khusus yang mengatur kejahatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Misalnya Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang- Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik, juga masih banyak undang-undang lainnya yang harus menuntut hakim untuk bisa memecahkan setiap kasus-kasus yang rumit pembuktiannya dan mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selain itu seyogyanya Penyidik maupun Penuntut umum sudah dapat memperkirakan langkah pembuktiannya yang dapat membuat pola pembuktian yang mengarah pada Alat bukti Petunjuk yang nantinya dapat dijadikan Alat bukti Petunjuk bagi Hakim.

Penulis · Amir Giri Muryawan, S.H., M.H. Editor · Dr. Yati Nurhayati, SH., MH. ISBN: 978-623-94287-8-5   Praperadilan seringkali menjadi tumpuan pencari keadilan untuk menyelesaian permasalahan yang menimpa dalam ranah penyidikan atas upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Praperadilan diandaikan sebagai obat antibiotik yang dapat mematikan kuman-kuman penyakit dengan seketika. Namun anggapan demikian tidak selamanya benar, karena sejatinya praperadilan di desain untuk hal sederhana yakni untuk mengontrol secara admintratif sah tidaknya upaya paksa penegak hukum. Persoalan muncul, bagaimana konsekwensi hukum apabila hakim praperadilan masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara? Kemudian apakah putusan hakim praperadilan yang menilai materi pokok perkara termasuk  “putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental?

Penulis : SARI KUMALA, S.Pd.I., M.Pd. Editor : TUTUS RANI ARIFA.M.Pd.     ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Buku ini membahas tentang pendidikan Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrâhîm 'Alaihissalâm dalam al-Qur'an. Pendidikan Islam merupakan usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa untuk membimbing pertumbuhan anak didik melalui ajaran Islam menuju titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Kisah Nabi Ibrâhîm mengandung beberapa ibrah, seperti kesabaran, cinta, ikhlas, dan ketaatan kepada Allah. Aspek pendidikan Islam yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrâhîm meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, materi, metode dakwah, dan lingkungan dakwah. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam keluarga juga ditekankan, di mana pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi yang mengikuti ajaran Allah. Hal ini mencakup bimbingan fisik dan spiritual menuju terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan kriteria Islam. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mewujudkan individu atau keluarga yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, bertindak, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penulis : Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbuysang, M.Pd
Dr. Supriyanto, M.Pd

Syaripudin Bahar, S.Pd., M.A.P
Ana Aulia, S.Pd
Emma Nur Inayah, S.Pd
Yuli Yanti S.Pd
  ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Buku Koperasi, BUMDes, dan BUMDesma ini dimaksudkan untuk memudahkan pengurus Koperasi, BUMDdes, dan UMdesma memanfaatkan informasi yang tersaji dalam buku ini, sebagai bahan perumusan kebijakan dan kepentingan lainnya yang bertujuan untuk mendukung perkembangan koperasi, BUMDes, dan BUMDesma.

Penulis : Diana Rahmawati, S.H., M.H. Arief Budiman, SE, MMktg, PhD Muhammad Topan S.H., M.H. Editor : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dalam buku ini, akan membahas model manajemen pengelolaan kawasan hutan adat dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Dalam konteks UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengakuan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat masih menjadi permasalahan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui, implementasinya masih terkendala. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah terkait perlindungan masyarakat adat, namun pengakuan hutan adat masih menemui hambatan regulasi dan kondisi lapangan. Untuk memberdayakan masyarakat hukum adat, kebijakan perhutanan sosial seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan telah dilaksanakan. Paradigma baru dalam pengelolaan hutan adat menekankan partisipasi masyarakat dan pembangunan kehutanan bersama. Penting untuk mempertimbangkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan hutan adat, serta melakukan pemberdayaan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada.

Penulis : Mahyuni, S.H., M.Hum. Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H. Editor : Muhammad Topan, S.H., M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Masyarakat adat melindungi, mengelola, dan memanfaatkan hutan mereka dengan berbagai cara. Misalnya, beberapa masyarakat adat menebang dan menjual kayu yang mereka peroleh sebagai sumber mata pencaharian. Eksplorasi berbagai opsi dalam mengintegrasikan hutan adat ke dalam hukum positif melalui KUHP (undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melakukan penilaian terhadap berbagai opsi produksi dan perdagangan kayu yang berasal dari hutan adat secara legal dan berkelanjutan. Kesenjangan antara penebangan kayu dan penjualan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat saat ini, dengan peraturan yang ada tentang pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; (1) Menganalisis model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan; (2) Menemukan kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tahapan Metode penelitian yang digunakan pada pertama adalah metode penelitian empiris yang mengkaji model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan. kedua menemukan konsep kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan menggunakan metode penelitian socio-legal research.  

Penulis : Fendi Nugroho, S.H., M.H. Hendri Yanova, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini mengenai hal-hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, yang apabila kita telaah dia adalah pelengkap dari ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Konstruksi atau bangunan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah bersifat limitatif, yakni menjelaskan dengan tegas mengenai apa saja alat bukti, sedangkan Pasal 184 ayat (2) KUHAP mempunyai fungsi untuk melengkapi hal apa saja yang mungkin perlu didukung untuk menebalkan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Namun seiring dengan perkembangan zaman ketentuan hal yang secara umum dapat saja mengalami perubahan, seperti contoh adalah ketentuan mengenai surat, sewaktu atau dalam era berlakunya KUHAP, tahun 1980an ketentuan surat sudah pasti adalah sesuatu yang dituliskan diatas kertas (surat konvensional) sedangkan pada saat ini ketentuan mengenai surat sudah mengalami pergeseran yakni ada yang dikenal sebagai surat elektronik atau surat yang telah mengalami digitalisasi. Menyikapi hal tersebut maka menarik untuk dikaji ketentuan-ketentuan tentang notoire feiten notorious tersebut.

Penulis : AKP Dr. TRISNA AGUS BRATA S.H, M.H. KOMBES POL SUHASTO, S.I.K., M.H. Editor : IMAM SYAFA’I, S.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dimana membahas mengenai Pedoman Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di dalam Bab I Berisi Latar Belakang PPNS, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan Buku ini dibuat, dan Pengertian untuk lebih memahami apa itu PPNS. Kemudian dalam Bab II Berisi tentang Tata cara Koordinasi, Pengawasan, Pembinaan oleh PPNS serta Manajemen Penyidikan oleh PPNS, dan Bab Terakhir berisi penutupan dimana membahas tentang kesimpulan dan saran atas buku ini, Kemudian juga termuat Lampiran untuk petunjuk PPNS menjadi sebuah acuan yang utuh PPNS di Tingkat Polda Kalsel.  

Penulis : Lena Hanifah, S.H, LL.M, Ph.D Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H Editor : Nurmaya Safitri, S.H, M.H ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi   Buku ini membahas mengenai Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Untuk Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala. Dimana dalam Bab I membahas tentang Otonomi Daerah dalam Pembangunan Nasional dan Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kemudian dalam Bab II membahas tentang Fektifitas Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Barito Kuala. Dan Bab Terakhir berisi kesimpulan dan saran atas buku ini.

Penulis: Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. Editor: Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I. Buku ini membahas tentang penerapan sanksi bagi nasabah pada produk  pendanaan, khususnya produk tabungan berjangka. Sedangkan secara teoritis, seharusnya sanksi hanya dapat bank bebankan kepada nasabah pembiayaan saja. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi akademisi maupun praktisi dibidang hukum ekonomi syariah dan juga bagi masyarakat secara umum.

Penulis : David Nur Alam, S.H., M.H., M.M. Hendri Yanova, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini membahas mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan persoalan yuridis, meskipun saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional namun dalam 2 tahun kedepan ketika telah berlaku maka permasalah-permasalah baru akan muncul. Dalam hal ini terkait penegakan hukum pidana sektor hilir minyak dan gas bumi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Apa saja perubahan ketentuan sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana? Kemudian Bagaiamana implikasi perubahan ketentuan pidana sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja terhadap proses penegakan hukum? pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menjadi fokus dalam pembahasan dari buku ini.

Penulis : Dr. yati Nurhayati., S.H., M.H. Editor : Nahdhah, S.H.I.,M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Hukum bisnis merupakan salah satu disiplin ilmu hukum yang memiliki peran vital dalam menunjang perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Kompleksitas dan dinamika dunia bisnis yang terus berkembang menuntut adanya pemahaman yang mendalam serta aplikatif mengenai peraturan-peraturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh mengenai konsep-konsep dasar hukum bisnis, yang meliputi pengaturan mengenai badan usaha, kontrak bisnis, perlindungan konsumen, serta berbagai aspek hukum lainnya yang terkait dengan dunia bisnis.

Penulis : Dr. Iwan Riswandie, S.H, M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini berperan sebagai suatu pengantar tentunya bukunya mencoba menjembatani para mahasiswa/i yang baru mempelajari Ilmu Hukum khususnya dan maasyarakat umum yang tertarik memperlajari dasar-dasar ilmu hukum pada umumnya untuk dapat memahami secara global Ilmu Hukum tersebut secara dasar dan sederhana, sehingga dengan pengetahuan ini dapat dilanjutkan dalam mempelajari bagian-bagian besar dari Ilmu Hukum itu sendiri secara lebih terarah dan fokus.

Penulis: Dr. Hairudinor, S.Sos., MM Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H ISBN : 978-623-94287-6-1 Buku ini merupakan hasil penelitian yang diterbitkan oleh PT BORNEO DEVELOPMENT PROJECT, dimana membahas mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap social competence, self efficacy, work engagament, psychological well being dan kinerja individu. Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi begi peneliti berikutnya, maupun para praktisi yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang minat sumber daya manusia, dan diharapkan tulisan ini menjadi salah satu tambahan masukan bagi pimpinan rumah sakit swasta di Provinsi Kalimantan Selatan.