Shop
MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN SELATAN
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Diana Rahmawati, S.H., M.H. Arief Budiman, SE, MMktg, PhD Muhammad Topan S.H., M.H. Editor : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dalam buku ini, akan membahas model manajemen pengelolaan kawasan hutan adat dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Dalam konteks UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengakuan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat masih menjadi permasalahan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui, implementasinya masih terkendala. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah terkait perlindungan masyarakat adat, namun pengakuan hutan adat masih menemui hambatan regulasi dan kondisi lapangan. Untuk memberdayakan masyarakat hukum adat, kebijakan perhutanan sosial seperti Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan telah dilaksanakan. Paradigma baru dalam pengelolaan hutan adat menekankan partisipasi masyarakat dan pembangunan kehutanan bersama. Penting untuk mempertimbangkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan hutan adat, serta melakukan pemberdayaan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada.
MODEL PERLINDUNGAN: Hutan dan Masyarakat Adat Dayak Kotabaru Berbasis Kearifan Lokal
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Mahyuni, S.H., M.Hum. Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H. Editor : Muhammad Topan, S.H., M.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Masyarakat adat melindungi, mengelola, dan memanfaatkan hutan mereka dengan berbagai cara. Misalnya, beberapa masyarakat adat menebang dan menjual kayu yang mereka peroleh sebagai sumber mata pencaharian. Eksplorasi berbagai opsi dalam mengintegrasikan hutan adat ke dalam hukum positif melalui KUHP (undang-undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melakukan penilaian terhadap berbagai opsi produksi dan perdagangan kayu yang berasal dari hutan adat secara legal dan berkelanjutan. Kesenjangan antara penebangan kayu dan penjualan kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat saat ini, dengan peraturan yang ada tentang pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; (1) Menganalisis model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan; (2) Menemukan kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tahapan Metode penelitian yang digunakan pada pertama adalah metode penelitian empiris yang mengkaji model perlindungan hutan dan masyarakat berdasarkan hukum lokal adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan. kedua menemukan konsep kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan dalam perspektif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan menggunakan metode penelitian socio-legal research.  
NOTOIRE FEITEN NOTORIOUS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Fendi Nugroho, S.H., M.H. Hendri Yanova, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini mengenai hal-hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, yang apabila kita telaah dia adalah pelengkap dari ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Konstruksi atau bangunan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah bersifat limitatif, yakni menjelaskan dengan tegas mengenai apa saja alat bukti, sedangkan Pasal 184 ayat (2) KUHAP mempunyai fungsi untuk melengkapi hal apa saja yang mungkin perlu didukung untuk menebalkan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Namun seiring dengan perkembangan zaman ketentuan hal yang secara umum dapat saja mengalami perubahan, seperti contoh adalah ketentuan mengenai surat, sewaktu atau dalam era berlakunya KUHAP, tahun 1980an ketentuan surat sudah pasti adalah sesuatu yang dituliskan diatas kertas (surat konvensional) sedangkan pada saat ini ketentuan mengenai surat sudah mengalami pergeseran yakni ada yang dikenal sebagai surat elektronik atau surat yang telah mengalami digitalisasi. Menyikapi hal tersebut maka menarik untuk dikaji ketentuan-ketentuan tentang notoire feiten notorious tersebut.
PEDOMAN PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
By admin | | 0 Comments |
Penulis : AKP Dr. TRISNA AGUS BRATA S.H, M.H. KOMBES POL SUHASTO, S.I.K., M.H. Editor : IMAM SYAFA’I, S.H.   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dimana membahas mengenai Pedoman Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di dalam Bab I Berisi Latar Belakang PPNS, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan Buku ini dibuat, dan Pengertian untuk lebih memahami apa itu PPNS. Kemudian dalam Bab II Berisi tentang Tata cara Koordinasi, Pengawasan, Pembinaan oleh PPNS serta Manajemen Penyidikan oleh PPNS, dan Bab Terakhir berisi penutupan dimana membahas tentang kesimpulan dan saran atas buku ini, Kemudian juga termuat Lampiran untuk petunjuk PPNS menjadi sebuah acuan yang utuh PPNS di Tingkat Polda Kalsel.  
PELAKSANAAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO KUALA
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Lena Hanifah, S.H, LL.M, Ph.D Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H Editor : Nurmaya Safitri, S.H, M.H ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi   Buku ini membahas mengenai Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Untuk Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala. Dimana dalam Bab I membahas tentang Otonomi Daerah dalam Pembangunan Nasional dan Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kemudian dalam Bab II membahas tentang Fektifitas Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Barito Kuala. Dan Bab Terakhir berisi kesimpulan dan saran atas buku ini.
PEMBEBANAN TA’WIDH AKIBAT KETERLAMBATAN SETORAN PADA TABUNGAN BERJANGKA SYARIAH
By admin | | 0 Comments |
Penulis: Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy. Editor: Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I. Buku ini membahas tentang penerapan sanksi bagi nasabah pada produk  pendanaan, khususnya produk tabungan berjangka. Sedangkan secara teoritis, seharusnya sanksi hanya dapat bank bebankan kepada nasabah pembiayaan saja. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi akademisi maupun praktisi dibidang hukum ekonomi syariah dan juga bagi masyarakat secara umum.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEKTOR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
By admin | | 0 Comments |
Penulis : David Nur Alam, S.H., M.H., M.M. Hendri Yanova, S.H., M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini membahas mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan persoalan yuridis, meskipun saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional namun dalam 2 tahun kedepan ketika telah berlaku maka permasalah-permasalah baru akan muncul. Dalam hal ini terkait penegakan hukum pidana sektor hilir minyak dan gas bumi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Apa saja perubahan ketentuan sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana? Kemudian Bagaiamana implikasi perubahan ketentuan pidana sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja terhadap proses penegakan hukum? pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menjadi fokus dalam pembahasan dari buku ini.
PENGANTAR ILMU HUKUM
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Dr. Iwan Riswandie, S.H, M.H. Editor : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Buku ini berperan sebagai suatu pengantar tentunya bukunya mencoba menjembatani para mahasiswa/i yang baru mempelajari Ilmu Hukum khususnya dan maasyarakat umum yang tertarik memperlajari dasar-dasar ilmu hukum pada umumnya untuk dapat memahami secara global Ilmu Hukum tersebut secara dasar dan sederhana, sehingga dengan pengetahuan ini dapat dilanjutkan dalam mempelajari bagian-bagian besar dari Ilmu Hukum itu sendiri secara lebih terarah dan fokus.
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KOMPENSASI TERHADAP SOCIAL COMPETENCE, SELF EFFICACY, WORK ENGAGEMENT, PSYCHOLOGICAL WELL BEING DAN KINERJA INDIVIDU (Studi Pada Perawat Rumah Sakit Swasta di Provinsi Kalimantan Selatan)
By admin | | 0 Comments |
Penulis: Dr. Hairudinor, S.Sos., MM Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H ISBN : 978-623-94287-6-1 Buku ini merupakan hasil penelitian yang diterbitkan oleh PT BORNEO DEVELOPMENT PROJECT, dimana membahas mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap social competence, self efficacy, work engagament, psychological well being dan kinerja individu. Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi begi peneliti berikutnya, maupun para praktisi yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang minat sumber daya manusia, dan diharapkan tulisan ini menjadi salah satu tambahan masukan bagi pimpinan rumah sakit swasta di Provinsi Kalimantan Selatan.
PENGATURAN KEBIJAKAN OPTIMALISASI PRODUK INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI INDONESIA
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum Junaidi Arif, S.H., M.H Editor : Dr. Trisna Agus Brata, S.H., M.H   ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dalam buku ini, akan di bahas pengaturan kebijakan untuk strategi kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) dan bagaimana mengoptimalisasi produk Indutri Kecil Menengah (IKM) dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya di Kota Banjarmasin. Data kepustakaan yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan bagaimana peraturan penerapan TKDN, termasuk di dalamnya hukum positif yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/MIND/PER/2/2011, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2014, Peraturran Menteri BUMN Nomor PER -08/MBU/12/2019,Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/1/2014, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020.  
Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Dr.Trisna Agus Brata, S.H.,M.H Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H. ISBN: 978-623-93637-2-7 Link Ketersediaan: Akan segera di tambahkan setelah ISBN selesai di proses Buku ini membahas perlindungan hukum terhadap kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Bab I membahas bentuk perlindungan hukum terhadap kawasan hutan, termasuk peraturan yang terkait dengan bentuk perlindungan tersebut, permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap kawasan hutan, dan kebijakan yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan hutan. Buku ini juga membahas aplikasi dari bentuk perlindungan hukum terhadap kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana, termasuk bentuk penegakan hukum secara preventif dan represif, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Buku ini akan sangat bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu hukum lingkungan di Indonesia. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap kawasan hutan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta kendala dan upaya yang dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kawasan hutan.
PERSAINGAN USAHA PADA SEKTOR INDUSTRI PENYIARAN:REDEFINISI HAK SIAR PADA ERA INFORMATION SHARING
By admin | | 0 Comments |
Penulis :
Prof. Dr. Mukti Fajar , N.D., S.H., M.H., M.Hum.

Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn.

Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.
Editor: Dr. Ifrani, S.H., M.H. Buku ini merupakan buku yang membahas bidang hukum persaingan. Khususnya yang berkaitan dengan model bisnis yang disruptive innovation, dimana dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahaan secara radikal dan mengacaukan, baik secara normatif maupun secara realitas persaingan dipasar bebas. Pada buku ini disusun dalam rangka menjawab fenomena hukum dalam praktik persaingan usaha di era information sharing. Dimana hukum penyiaran mengalami tantangan dalam mengatur hak siar yang mengalami disrupsi.  
PERSEROAN PERORANGAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Hj. Syahrida, S.H., M.H Muhammad Yusman, S.H., M.H Editor : Nurmaya Safitri, S.H., M.H     ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Dalam buku ini, akan di bahas mengenai Implementasi Kebijakan Kemudahan Pemberian Modal Usaha Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Kecil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banjarmasin. Di dalam Bab I Berisi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengelompokan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bentuk dan Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan  Usaha Mikro dan Kecil Menengah Sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Dalam Ekonomi Kerakyatan. Kemudian dalam Bab II Berisi tentang Teori Implementasi Kebijakan, Pengertian Perseroan Terbatas dan Pengertian Terbatas Perorangan. Kemudian dalam Bab III membahas tentang Keadaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Gambaran Umum Usaha Kecil dan Menengah di Banjarmasin, Kebijakan dalam Pengembangan dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil, Bentuk Kebijakan Bantuan Permodalan Oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Dan Lembaga Keungan Terhadap PT Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil, Kebijakan Bantuan Permodalan Usaha Pemerintah Kota Banjarmasin dan Lembaga Perbankan Terhadap PT Perorangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Dilihat Berdasarkan Kriteria Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business/EoDB), Bantuan Permodalan Usaha oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Bab Terakhir berisi penutupan dimana membahas tentang kesimpulan dan saran atas buku ini.
PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI INTEGRASI EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANJARMASIN
By admin | | 0 Comments |
Penulis : Junaidi Arif, S.H., M.H Editor : Hj. Syahrida, S.H., M.H. ISBN: Akan ditambahkan segera setelah keluar Link Pembelian: Akan ditambahkan segera setelah buku mulai di produksi Buku ini di tulis dengan harapan menyampaikan mengenai perseroan terbatas perorangan sebagai integrasi ekonomi dalam pengembangan usaha mikro, suatu usaha perseorangan atau badan usaha yang berskala kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan atau omsetnya, serta jumlah aset atau aktivanya. Teknologi yang digunakannya masih tradisional, dengan pengelolaan usaha yang sederhana. Meskipun Usaha Mikro dan Kecil memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro dan Kecil, antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja. Perseroan Terbatas Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur.Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.  
POLA PENGEMBANGAN UMKM MELALUI STRATEGI DIGITAL MARKETING SECARA BERKELANJUTAN PADA DAERAH LAHAN BASAH KABUPATEN BARITO KUALA
By admin | | 0 Comments |
  Penulis : Dr. Hairudinor, S.Sos., MM Dra. Hj. Siti Rusidah, MM   Editor : Imam Syafa’I, S.H   Buku ini membahas mengenaipola pengembangan UMKM melalui strategi digital marketing berkelanjutan pada daerah lahan basah Kabupaten Barito Kuala. Diharapkanbuku ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi begi peneliti berikutnya, maupun para praktisi yang tertarik untuk melakukan kajian.